Jumat, 05 Januari 2018

Pendidikan Anti Korupsi

Hari Karyono*)


Fenomena berita tentang korupsi akhir-akhir banyak diekspos di mass media. KPK yang melaksanakan Tupoksi-nya (Tugas Pokok dan Fungsi) sebagai lembaga anti rasuah, akhir-akhir ini sering melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Banyak pelaku korupsi yang dapat ditangkap berikut barang buktinya. Kasus OTT pelaku korupsi bahkan sudah menyebar di berbagai propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Sebenarnya peringatan, anjuran dan himbauan untuk tidak melakukan korupsi sudah sering diinstruksikan oleh pejabat yang berwenang. Alih-alih instruksi ini ditaati, malahan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang notabene memperoleh jaminan hidup sampai masa purna tugas juga melakukan korupsi. Peristiwa OTT yang dilakukan KPK banyak juga yang dilakukan oleh pejabat Negara. Mereka yang mempunyai jabatan struktural di instansi pemerintah, bahkan sering diekspos di mass media melakukan korupsi. Ironis memang, sebagai top manajemen semestinya memberikan contoh dan keteladanan, tetapi yang dilakukan justru kontra produktif.
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dalam tataran yang mengkawatirkan dan mempunyai dampak luar biasa hampir di seluruh sendi kehidupan. Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi tetap saja terjadi di berbagai tinkatan. Seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak tidak heran apabila di jurnal terkemuka Amerika Serikat Foreign Affairs menyatakan bahwa korupsi telah menjadi “Way of life” di Indonesia.
Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati  lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Skor maksimal adalah 100.
Dijelaskan dalam laporan tersebut bahwa negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia.
Mencermati perkembangan semakin maraknya korupsi di berbagai sektor kehidupan, maka perlu gerakan penanaman pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Pengalaman menunjukkan bahwa penanaman pendidikan anti korupsi cukup efektif diterapkan di sekolah. Korea Selatan adalah salah satu contoh Negara yang berhasil memperoleh manfaat penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Berdasarkan survei yang dilakukan di empat kota besar terhadap persepsi korupsi siswa SLTA, menghasilkan Youth Integrity Index (YII). Esensi indeks integritas remaja (YII) ini diperkirakan dapat mencerminkan indeks korupsi Korea Selatan pada tahun 2025. Pada tahun tersebut para pelajar telah dewasa dan berperan di birokrasi/swasta/keluarga. Berdasarkan survei di Korea Selatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelajar yang diberi pendidikan antikorupsi yang intensif, memiliki indeks integritas lebih tinggi dibanding temannya yang hanya mendapat kampanye sesaat.
Esensinya, korupsi pada hakekatnya merugikan bangsa dan negara. Hasil survei TI menunjukkan bahwa pada negara-negara miskin dengan level korupsi yang parah, korupsi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Demikian pula temuan riset dan kajian yang berkelanjutan seputar korupsi merefleksikan keyakinan para akademisi tentang dampak negatif korupsi terhadap ekonomi jangka panjang. Penelitian lain oleh Paolo Mauro (1995) menyimpulkan bahwa korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Gerakan aksi nasional terhadap korupsi sebenarnya bukan belum pernah dilakukan. KPK sebagai lembaga anti rasuah sudah menerbitkan berbagai referensi berupa modul, buku saku, buku dongeng anti korupsi. Referensi tersebut antara lain: Modul-Pendidikan-Anti-Korupsi-SD (6 modul), SMP (3 modul), SMA (3 modul),  Buku Saku Memahami untuk Membasmi Korupsi, Buku Saku Pahami Dulu Baru Lawan Highres, Buku-Dongeng-Antikorupsi dan Buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi.
Hanya sayangnya, modul dan buku-buku tentang referensi pendidikan anti korupsi tersebut belum digunakan secara efektif di sekolah. Sebagaimana, kita ketahui seperti pendidikan karakter, pendidikan kejujuran, pendidikan budi pekerti akan lebih efektif diterapkan sejak anak mengenal sekolah. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi sebaiknya juga diterapkan sejak usia dini. Sejak anak mengenal sekolah, yaitu di Taman Kanak-Kanak atau bahkan usia dini.
Diterbikan modul/buku saku/buku ajar sebagai referensi oleh KPK sayang kalau sama sekali belum diimplementasikannya. KPK bersama-sama dengan Kemenristekdikti dan Kemendikbud sudah saatnya secara bersinergi mulai menginisiasi program tersebut. Sehingga bangsa Indonesia akan dapat menularkan Virus Anti Korupsi sejak usia dini.
*) Dosen tetap Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Progaram Pascasarjana, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar